KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Presiden RI telah resmi menandatangi UU IKN. Dalam UU tersebut ditentukan
Nusantara sebagai Ibu Kota Negara baru yang berlokasi di wilayah Penajam Paser
Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang berbentuk Otorita Ibu Kota Nusantara.
Disebutkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat
kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai kepala pemerintah
daerah tersebut. Terdapat hal yang bertentangan apabila Otorita Ibu Kota Nusantara
disejajarkan sebagai lembaga setingkat kementerian dan menimbulkan kerancuan
pengaturan wewenang dan hubungan Otorita Ibu Kota Nusantara dengan
kementerian dan pemerintahan daerah lainnya. Metode yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif yaitu
penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berkaitan dengan topik
penelitian. Sebagaimana yang diketahui kedudukan otorita ibu kota nusantara
masih menjadi perdebatan, apabila dilihat dari dasar peraturannya tidak bisa
disamakan dengan kementerian negara dan pada saat ini belum melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
dibatasi oleh urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan absolut dan
urusan pemerintahan daerah.
Kata kunci: otorita ibu kota nusantara, kedudukan, kewenangan, urusan
pemerintahan