IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR NASIONAL REHABILITASI SOSIAL BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan, dan
tergolong zat psikoaktif karena berpengaruh pada kerja otak dan mengubah
perilaku orang pemakainya. Adapun faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba
yakni adanya keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri
akhirnya menjadi adiksi (penyakit otak kronis yang ketergantungan). Tujuan
didirikannya Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah untuk memenuhi hak
pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. IPWL dituntut untuk terus menerus
meningkatkan kualitas pelayanannya agar kedepannya menjadi bagian dari solusi
strategis untuk memecahkan masalah yang dialami para Korban Penyalahgunaan
Napza. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis kegiatan pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial oleh IPWL Karunia Insani Kabupaten Musi Rawas dalam
upaya penanganan KPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam
penelitian ini sebanyak 17 orang, yang tentukan dengan teknik Purposive
Sampling. Informan terdiri dari Ketua IPWL Karunia Insani, Kepala Seksi
Rehabilitasi BNN, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Kepolisian
dan Satpol PP Kabupaten Musi Rawas, Staff IPWL, Klien dan keluarga klien.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Napza secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dimulai
dari tahapan sosialisasi dilakukan melalui seminar/sarasehan dan sosialisasi
melalui media elektronik dan pemasangan spanduk himbauan. Tahap
implementasi dimulai dari motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan
pengasuhan, vokasional kewirausahaan, bimbingan mental, fisik, dan sosial,
pelayanan aksesbilitas, bantuan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi,
bimbingan lanjut dan rujukan. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan per tiga
bulan sekali bersama seluruh pihak yang terlibat Dinas Sosial, Polres, BNN
Kabupaten Musi Rawas, Balai Budi Perkasa dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera
Selatan. IPWL Karunia Insani telah bersinergi dan menjalin komunikasi yang baik
bersama-sama dinas terkait dalam upaya Rehabiltasi Sosial Bagi Korban
Penyalahgunaan Napza yang ada di Kabupaten Musi Rawas