KATO SAIYO UNDING SEPAKAT: UPAYA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRASPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Dengan adanya undang-undang tentang desa yang merupakan penguatan
dari status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai basis untuk
memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan itulah alasan
dikeluarkannya kebijakan dibentuknya Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai
perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Dalam pasal
2 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan
daerah membahas tentang keuangan desa yang harus dikelola berdasarkan asas
asas keterbukaan atau transparan, akuntabel, partisipatif dan juga dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukan prinsip akuntansi yakni
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pengalokasian keuangan publik
tidak hanya menjadi keharusan untuk pemerintah pusat saja, pemerintahan daerah
dan desa juga wajib melaksanakan akuntabilitas dan transparansi tersebut.
Dalam penelitian ini penulis mengangkat kearifan lokal yang berupa jargon
budaya yang ada di Desa Tunggang Kabupaten Mukomuko yang menjadi
landasan masyarakat desa untuk bermasyarakat. Jargon budaya itu adalah Kato
Saiyo Unding Sepakat yang berarti segala bentuk keputusan bersama diambil
dengan cara bapekat atau dengan melakukan musyawarah. Lalu kearifan lokal
tersebut dihubungkan dengan akuntabilitas dan trasparansi pengelolaan Alokasi
Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan problematika yang
dihadapi para perangkat desa adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap
pengelolaan yang mereka lakukan, di karenakan tidak semua lapisan masyarakat
memiliki keingintahuan dan juga mampu memahami pengelolaan alokasi dana
desa yang dilakukan oleh pemerintahan di Desa Tunggang.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan metode pendekatan etnografi yang merupakan jenis
penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan membangun struktur sosial
dan budaya suatu masyarakat guna mempelajari, mengamati tingkat sosial
masyarakat daerah, baik dipandang dari segi agama ataupun karakter. Oleh karena
itu, hasil penelitian ini merupakan deskripsi dan uraian mengenai objek penelitian
yang berupa bagaimana implementasi dan peran dari kearifan lokal yang berupa
jargon budaya Kato saiyo unding sepakat dalam mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tunggang Kecamatan Pondok
Suguh. Sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi penulismelakukan proses pemilihan informan tidak pada besaran akan tetapi berdasarkan
pada kedalaman informasi yang akan diperoleh yakni dengan memilih orang
orang yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan yang ada
di dalam penelitian.
Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa
Tunggang telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan prinsip good
governance, hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawabannya. Pengelolaan ADD pada tahap perencanaan telah
menerapkan prinsip partisipasi masyarakat hal ini dibuktikan dengan adanya
Musdus yang menampung aspirasi masyarakat dan selanjutnya apabila telah
didapatkan sebuah kesepakatan maka tugas BPD yang menyampaikan aspirasi
tersebut kepada pemerintahan desa melalui musyawarah desa, dalam proses
musyawarah pemerintah desa sangat terbuka untuk menerima usulan-usulan dari
masyarakat untuk pembangunan di desa dan juga melibatkan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan desa.
Nilai kearifan lokal Kato saiyo unding sepakat dapat meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ADD karena jika semangat
bermusyawarah masyarakat tinggi atau partisipasi masyarakat tinggi hal ini juga
akan memacu pemerintahan desa selaku pengelola keuangan desa untuk
melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dengan baik, tidak hanya itu
keberadaan Kato saiyo unding sepakat juga merupakan pengerat hubungan antara
pemerintahan desa dan masyarakat sehingga akan terbentuk komunikasi secara
vertikal dari atasan ke bawahan atau sebaliknya, bentuk komunikasi inilah yang
akan membentuk hubungan yang baik dan penuh kekeluargaan, pemerintah desa
dan masyarakat duduk bersama yang mengandung makna bahwa mufakat ini
bukan hanya sekedar silaturahmi antara pemerintah desa dengan masyarakatnya
akan tetapi hal ini menunjukan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bisa
bersinergi dan menjadi mitra dalam segala bidang.