PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BENGKULU TENGAH DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

Hak politik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan
dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih. Sebagai negara yang
menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas�luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut
berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemilihan umum.
Skripsi ini berjudul peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Tengah
dalam pemenuhan hak politik penyadang disabilitas pada pilkada Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana peran yang dilakukan KPU Bengkulu Tengah dalam
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap
masalah penelitian. Aspek penelitian ini diadopsi dari tugas dan fungsi KPU
dalam melindungi dan memfasilitasi hak pilih penyandang disabilitas sesuai
dengan amanat Undang-Undang berdasarkan tahapan pemilu yaitu : identifikasi
pendataan pemilihan disabilitas, perencanaan dan pengadaan sarana prasarana,
pelaksanakan sosialisasi, dan pendidikan politik. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa KPU Bengkulu Tengah melakukan identifikasi pendataan pemilihan
disabilitas dengan cara pencocokan dan penelitian, lalu dalam aspek perencanaan
dan pengadaan sarana prasarana dilakukan pendamping khusus hanya ada
pendamping tuna netra, kemudian dalam aspek pelaksanaan sosialisasi KPU
Bengkulu Tengah melakukan sosialisasi tatap muka 1 kecamatan 1 pemilih
disabilitas dan dalam aspek pendidikan politik ditemukan tidak ada lembaga yang
menaungi penyandang disabilitas. Peneliti menyimpulkan bahwa Peran Komisi
Pemilihan Umum Bengkulu Tengah masih belum optimal dalam upaya
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam beberapa tahapan pemilihan
umum