Akibat hukum penghapusan syarat diskresi tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan pada 175 undang-undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja suatu tinjauan ngara hukum

Perubahan syarat diskresi pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja menimbukan perdebatan mengenai hakikat diskresi. Pada Undang�Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diskresi
dipahami sebagai tindakan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Namun dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja diskresi dipahami sebagai tindakan yang tidak perlu
terikat sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan. Dari kedua regulasi
tersebut, terlihat adanya perbedaan dalam memahami hakikat diskresi. Untuk itu,
dalam penelitian ini akan membahas, pertama, apakah perubahan syarat diskresi
dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah sesuai dengan hakikat diskresi? lalu yang
kedua, bagaimana akibat hukum terhadap diskresi yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah, pertama pada hakikatnya
diskresi merupakan tindakan yang berdasarkan pada hukum (ius), bukan peraturan
perundang-undangan (wet). Kedua, akibat hukum terhadap diskresi yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap absah (sah) dengan
dilegitimasi dengan berdasarkan pada hukum (ius). Berdasarkan hasil kajian diatas
penelitian menyimpulkan, pertama perubahan syarat diskresi dalam Pasal 175
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan
hakikat diskresi. Kedua, diskresi yang bertentangan dengan peraturan perundang�undangan tetap sah sepanjang tetap berdasarkan pada hukum (ius) dan tujuan dalam
penggunaannya jelas.
Kata Kunci : Hakikat, Diskresi, Akibat Hukum, Undang-Undang.