PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MAJE KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Partisipasi Masyarakat Desa merupakan salah satu syarat wajib dalam
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 huruf j dan Pasal
(69) ayat (9) dan ayat 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang
menyebutkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa harus ada partisipasi
masyarakat dalam pembentukannya. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berjalan
dengan baik di beberapa desa di kecamatan maje kabupaten kaur, didapati ada
beberapa peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukannya.
tujuan dari karya tulis ini adalah pertama, untuk Mengetahui bagaimanakah
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan
Maje dan kedua, Apa sajakah yang menjadi kendala dalam Pembentukan Peraturan
Desa di kecamatan majekabupaten kaur. Dengan menggunakan pendekatan hukum
empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat
dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur masih
rendah, masih banyak Peraturan Desa tidak memiliki partisipasi masyarakat,
Peraturan Desa tersebut seharusnya tidak berlaku lagi karna Peraturan Desa yang
tidak memiliki Partisipasi dalam pembentukannya seharusnya batal demi hukum akan
tetapi pada kenyataanya Peraturan Desa tersebut masih berlaku. hal ini di pengaruhi
juga karna faktor kurangnya pengatahun dari pemerintah desa dan kurangnya
kesadaran dari masyarakat desa dan kendala-kendala dalam proses pembentukan
Peraturan Desa Di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur yaitu masalah pendidikan dan
sumber daya Masyarakat nya masih rendah, BPD yang terlalu banyak kesibukan,
kurangnya inovasi pemerintahan desa, kurangnya jaringan internet, dan kurang nya
pelatihan dari pemerintah daerah.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Desa dan Pemerintahan Desa