MPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 330/PID/2018/PT.DKI TERHADAP NOTARIS ( STUDI KASUS PENIPUAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DI KOTA BENGKULU )

Notaris adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Departemen
kehakiman, yang sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta dan
sebagainya. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 UUJN, notaris adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang
lainnya.Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). Untuk menganalisis Putusan
Mahkamah Agung Nomor 330/PID/2018/PT.DKI terhadap Notaris yang
melakukan penipuan dalam pembuatan akta di kota Bengkulu. (2). Untuk
mengetahui Konsekuensi Notaris di Kota Bengkulu yang telah dijatuhi hukuman
terhadap Kode Etik Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris
dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara wawancara dan studi pustaka terhadap data sekunder. Hasil
penelitian ini menunjukkan : (1). Implikasi Putusan Notaris yang terbukti
melakukan pelanggaran terhadap Jabatannya dapat dijatuhi hukuman Pidana,
Perdata, Administrasi dan sanksi Kode Etik. Terhadap Akta yang dibuatnya
sepanjang para pihak dan Putusan tidak membatalkannya maka akta itu tetap
berlaku dan mengikat para pihak. (2). Konsekuensi Notaris di Kota Bengkulu
yang melanggar kode etik hanya diberikan sanksi sebatas teguran dan dilakukan
pembinaan terhadap Notaris tersebut. Kecuali terhadap Notaris N yang telah
dijatuhkan hukuman pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
330/PID/2018/PT.DKI, maka dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara yang
saat ini masih dalam proses di MPP.
Kata kunci: Notaris, Putusan, Kode Etik