IMPLEMENTASI BANK GARANSI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI ANTARA PEMERINTAH DAN KONTRAKTOR DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan
dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Kontrak konstruksi adalah
salah satu jenis pekerjaan yang memiliki resiko dan biaya yang cukup besar,
sehingga untuk menjamin pihak penyedia jasa dalam hal ini Pemerintah
mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu dan kualitas yang dijanjikan
oleh kontraktor maka disyaratkan adanya suatu jaminan yang harus diberikan oleh
kontraktor kepada pengguna jasa dalam hal ini adalah Pemerintah. Tujuan dari
penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui implementasi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu terhadap Bank Garansi bila terjadi
wanprestasi dari pihak penyedia jasa. (2). Perlindungan hukum bagi para pihak
dalam kontrak kontrsuksi apabila terjadi wanprestasi pihak bank garansi tidak
memenuhi kewajibannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris
dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara wawancara dan studi pustaka terhadap data sekunder. Hasil
penelitian ini menunjukkan : (1). Bahwa Implementasi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Bengkulu berhak untuk melakukan pencairan jaminan
dikarenakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa. (2). Perlindungan
hukum bagi penyedia jasa apabila terjadi wanprestasi pihak bank garansi tidak
memenuhi kewajibannya adalah pihak penyedia tetap bertanggung jawab untuk
mengganti kerugian dan dijatuhkan sanksi daftar hitam, sedangkan perlindungan
hukum bagi pengguna jasa jaminan pelaksanaan dicairkan.
Kata kunci: Kontrak Konstruksi, Wanprestasi, Jaminan