PEMENUHAN ASAS PEMBUKTIAN SAKSI DALAM SENGKETA PERDATA MELALUI E-COURT

Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan
telekomunikasi memunculkan berbagai perkembangan dalam pelaksanaan
persidangan. Persidangan melalui e-litigasi sudah berlaku di seluruh Pengadilan
Negeri, Pengadilan Agama, dan PTUN sejak 2 Januari 2020 sebagai implementasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pemenuhan asas dalam proses
pembuktian pada peradilan perdata menjadi suatu kebutuhan praktek vielat yang
tidak viela dinegasikan, asas vielat dalam membuat putusan, merupakan
seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan
sempurna bila asas-asas putusan dipenuhinya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis tentang pemenuhan asas Pembuktian Saksi melalui
e-court dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bengkulu, serta
untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yuridis dalam pembuktian
saksi secara e-court di Pengadilan Negeri Bengkulu. Dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach), menunjukkan bahwa pemenuhan asas vielat dalam vielat
acara perdata mengenai pemeriksaan alat bukti saksi telah dipenuhi oleh
Pengadilan berkaitan dengan kompetensi pengadilan dan majelis hakim dalam
memutus dan atau menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Mengenai kendala
yuridis dalam pembuktian saksi secara e-court di Pengadilan Negeri Bengkulu,
bahwa belum diaturnya dalam HIR maupun RBg mengenai persidangan daring
melalui teleconference; serta pelaksanaan e-litigasi masih vielative tertutup.
Kata Kunci: pemenuhan asas, pembuktian saksi, e-court.