IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN SUBSIDI KPR OLEH KEMENTERIAN PUPR RI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN RUMAH BERSUBSIDI PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BENGKULU

KPR bersubsidi merupakan fasilitas dari pemerintah yang disalurkan melalui bank.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1). untuk menjelaskan dan menganalisis
implikasi hukum pembatalan subsidi KPR oleh Kementerian PUPR RI terhadap
perjanjian pembiayaan rumah bersubsidi pada PT. Bank Syariah IndonesiaCabang
Bengkulu (2). untuk menjelaskan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh bank
untuk mengatasi pembatalan subsidi KPR oleh Kementerian PUPR RI terhadap
nasabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan
metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi
dokumentasi terhadap data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1).
Implikasi hukum yang terjadi dari pembatalan subsidi KPR tersebut terhadap
perjanjian pembiayaan rumah bersubsidi menyebabkan perjanjian tersebut menjadi
batal untuk keseluruhannya. Akan tetapi hak nasabah atas subsidi menjadi berakhir
dan timbul kewajiban membayar harga rumah sesuai dengan harga pasar
(komersil). Apabila nasabah tidak sepakat untuk membayar dengan harga komersil,
maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Akibat dari pembatalan perjanjian ini
maka dana subsidi yang diberikan oleh Kementerian PUPR RI tetap berada di
rekening bank untuk dapat dialihkan kepada calon nasabah lainnya yang memenuhi
persyaratan. Nasabah harus mengembalikan rumah yang telah diterimanya kepada
pengembang dan pengembang harus mengembalikan uang pembayaran atas
pembelian rumah tersebut kepada BSI Cabang Bengkulu serta segala biaya yang
timbul dari pembatalan tersebut sesuai dengan surat penyataan nasabah angka 17
dan angka 18 menjadi tanggung jawab nasabah dan pengembang sebagaimana
ternyata dalam surat pernyataan pemohon KPR. Selanjutnya BSI Cabang Bengkulu
mengeluarkan surat roya atau surat penghapusan hutang atas nama nasabah sebagai
tanda telah dilunasinya hutang nasabah kepada bank. (2). Upaya Bank dalam
pencegahan dan tindakan yang harus dilakukan guna mengatasi pembatalan subsidi
KPR oleh Kementerian PUPR RI, yaitu dengan menginformasikan kepada calon
nasabah untuk memastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci: KPR Subsidi, Bank, Pembatalan