PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terikat dengan ketentuan kode
etik sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.Badan Kehormatan
sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan
dengan masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD.Tidak menghadiri rapat
dan merokok dalam ruangan rapat merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode
etik yang penegakannya dilakukan oleh Badan Kehormatan demi menjaga
kehormatan, citra, kredibilitas dan martabat DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahuipelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakan kode etik Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dan untuk mengetahui kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penegakan kode etik Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian hukum
empiris.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kepustakaan.Metode analisis
data dengan cara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama,
Badan Kehormatan DPRD Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya dalam penegakan kode etik Anggota DPRD Kota Bengkulu belum
sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Kedua, kendala badan kehormatan
menjalankan tugas dan wewenangnya adalahadanya kesungkanan/budaya
sungkan, Adanya kesamaan partai politik, pertemanan, keseganan, kedekatan,
kemanusiaan, dan toleransi hingga kepentingan, terkendala secara psikologis
karena pimpinan dan anggotanya berasal dari lingkungan DPRD itu sendiri, tidak
v
dapat bersikap tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan hanya
bersifat pasif tidak aktif.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas dan Wewenang, Badan Kehormatan DPRD,
Penegakan Kode Etik.