ANALISIS HUKUM TERHADAP LEGAL STANDING ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA DALAM GUGATAN SENGKETA LINGKUNGAN PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Masyarakat Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu mengajukan gugatan ke
PTUN Bengkulu terhadap izin lingkungan PT Tenaga Listrik Bengkulu. Hakim
PTUN Bengkulu menolak gugatan para Penggugat dengan putusan PTUN
Bengkulu Nomor: 112/G/LH/2019/PTUN.BKL yang menyatakan bahwa
masyarakat tidak memiliki legal standing. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis legal standing orang atau badan hukum perdata
dalam gugatan sengketa lingkungan pada PTUN, dan untuk mengetahui dan
menganalisis interpretasi hukum terhadap legal standing orang atau badan hukum
perdata dalam gugatan sengketa lingkungan oleh Hakim pada PTUN. Metode
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis yuridis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, dengan memperhatikan hak 3
(tiga) akses (informasi, partisipasi, dan keadilan), serta mempertimbangkan Pasal
28H ayat (1) UUD 1945, dan orang atau badan hukum perdata harus memenuhi
unsur syarat formal, yaitu kepentingan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1)
UU PTUN, tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 UU PTUN dan Pasal 5 Perma
Nomor 6 Tahun 2018, dan berbentuk KTUN berdasarkan Pasal 1 butir 9 UU
PTUN. Kedua, Hakim dalam pertimbangan hukum putusan a quo Nomor:
112/G/LH/2019/PTUN.BKL mengabaikan penafsiran otentik dan penafsiran
sistematis dalam menentukan kedudukan legal standing masyarakat yang diatur
dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat, dan Pasal 65 UUPPLH yang menegaskan hak 3 (tiga) akses
(informasi, partisipasi, dan keadilan). Hakim dalam pertimbangan hukumnya
memahami secara sempit ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dengan
menjadikan kerugian riil yang menentukan legal standing. Disamping itu, Hakim
tidak mempertimbangkan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang
menentukan potensi kerugian dapat menjadi alasan mengajukan gugatan ke
PTUN. Oleh karena itu, Hakim telah menutup akses untuk mendapatkan keadilan
melalui pengujian suatu KTUN di PTUN, untuk menentukan apakah KTUN izin
lingkungan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang�undangan, dan AUPB.
Kata Kunci: Analisis Hukum, Legal Standing, Orang atau Badan Hukum
Perdata, Sengketa Lingkungan, PTUN