PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN STATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memberikan
paradigma baru dalam dunia kepegawaian di Indonesia dengan hadirnya istilah
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun demikian hubungan
hukum PPPK memiliki keunikan karena ada titik singgung antara hukum publik
dan hukum privat sehingga perlindungan hukum bagi PPPK justru masih sangat
lemah. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan hukum PPPK dan upaya
hukum yang dapat ditempuh oleh PPPK dalam hal terjadi PHPK. Metode
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis berbagai
peraturan perundang-undangan yang meliputinya. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa kedudukan hukum PPPK sebagai ASN sangat lemah dalam aspek status
hukumnya, lalu dalam hal terjadi PHPK secara normatif juga tidak memberikan
kepastian hukum bagi PPPK. Dalam hal ini agar pemerintah dan DPR melakukan
perubahan atau mencabut Undang-Undang ASN untuk memisahkan ketentuan
pengaturan mengenai PPPK dan agar memberikan kejelasan mengenai ketentuan
upaya hukum bagi PPPK dalam hal terjadi PHPK yakni Undang-Undang ASN
yang juga harus diikuti dengan perubahan yang mendasar dalam ketentuan
peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK), Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja (PHPK),
Perlindungan Hukum.