TINJAUAN YURIDIS PEMILUKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMILU

Pada awal 2020 masyarakat seluruh dunia dikejutkan dengan penemuan virus
variasi baru yaitu virus Covid-19 yang berasal dari Provinsi Whuan (China), virus
ini menginfeksi manusia sehingga menyebabkan orang yang terinfeksi susah
bernafas hingga menyebabkan kematian. Begitupun di Indonesia terjadi wabah
virus Covid-19 sehingga dikeluarkannya Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), Pemerintah juga
menetapkan status bencana non alam untuk kasus Pandemi Covid-19. Akan tetapi
dengan telah dijadwalkanya Pemilukada 2020 harus tetap dilaksanakan dalam
rangka memberi kepastian hukum pada Pemerintahan Daerah, maka pemerintah
mengeluarkan Undang–undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilukada dan
Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tetang tahapan pemilukada dimasa
pandemi. Pelaksanaan Pemilukada di masa pandemi dapat membahayakan
kesehatan masyarakat apabila melakukan pemilihan secara langsung yang
berpotensi menjadi cluster covid (pusat penyebaran virus). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah Pemilukada di masa pendemi sudah sesuai dengan asas�asas pemilu dan untuk mengetahui gagasan kedepan mengenai pemilukada pada
masa pandemi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan
analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis konseptual. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa: Pertama, Pemilukada yang di laksanakan bedasarkan PKPU
13/2020 ada beberapa posedur yang dikurangi dari para pasangan calon bertujuan
untuk menjadikan Pemilukada 2020 dapat menjadi ajang demokrasi dan tidak pula
menjadi tempat penyebaran virus Covid-19. Seperti kampanye dan pertemuan
dikurangi, tapi dialihkan dengan media daring atau online. Kedua, Dalam
pelaksanan Pemilukada pada masa pendemi di Indonesia terdapat beberapa opsi
yang dapat dipilih pemerintah yaitu Penundaaan Pemilukada, Penunjukkan
Pelaksana Tugas, Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung/Perwakilan,
Pemilihan Kepala Daerah Menggunakan Sistem Elektronik. Berdasarkan putusan
MK No. 147/PUU-VII/2009 mengenai Pemilu elektronik, maka e-voting bisa di
lakukan akan tetapi karena belum siapnya infrastuktur dan sumber daya manusia
maka belum bisa diterapkan.
Kata kunci: Tinjauan Hukum, Pelaksanaan, Pemilukada, Serentak, Pandemi
Covid 19