PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yaitu aparatur pemerintah daerah
yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, dan keputusan
daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah Satpol PP memiliki sejumlah tugas di
antaranya memelihara serta menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan
menegakkan Peraturan Daerah. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mengetahui
pelaksanaan kewenangan Kepala Satpol PP dalam Penegakan Hukum Peraturan
Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu
dan untuk mengetahui penghambat dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Satpol
PP dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif atau
kualitatif. Hasil penelitian menunjakkan bahwa Kepala Satpol PP Kota Bengkulu
telah berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi sampah. Salah satunya
ialah dengan menindak tegas oknum pembuang sampah sembarangan dengan
penegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolan Sampah. Sanksinya
denda Rp 5 juta dan 3 bulan kurungan, dan faktor penghambat yang dihadapi
Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu adalah; 1) kurangnya
kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati peraturan yang berlaku, 2)
kurangnya sarana dan prasarana, 3) kurangnya personil Satpol PP dan Petugas
Kebersihan, 4) anggaran yang terbatas. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam hal ini Satpol PP dalam mengatasi
faktor penghambat fungsi pengawasan dalam penegakan peraturan daerah; 1)
sosialisasi dan pembinaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat, 2)
mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana, 3) mengoptimalkan
pengelolaan anggaran, 4) menambah jumlah personil Satpol PP dan Petugas
Kebersihan.
Kata kunci: kewenangan, Satpol PP Kota Bengkulu, penegakan hukum, peraturan
daerah, pengelolaan sampah