PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013,
kawasan sempadan pantai berupa kawasan daratan sepanjang tepian laut dengan
jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan. Di
Kecamatan Semidang Alas Maras terdapat 15 bangunan permanen yang berdiri di
wilayah sempadan pantai, sehingga fungsi sempadan pantai untuk pengamanan
dan pelestarian pantai menjadi hilang. Penelitian ini untuk mengetahui penegakan
hukum terhadap pendirian bangunan di kawasan sempadan pantai dan hambatan
dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di kawasan sempadan
pantai Kecamatan Semidang Alas Maras berdasarkan Perda Kabupaten Seluma
Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran
sempadan pantai oleh adanya bangunan permanen di Kecamatan Semidang Alas
Maras belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan penegakan hukum
yang dilakukan hanya berupa penegakan hukum preventif dengan melakukan
sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 terkait ketentuan sempadan pantai yang
dilaksanakan oleh dinas PUPR dan Satpol PP. Hambatan dalam penegakan hukum
Perda Nomor 2 Tahun 2013 dipengaruhi hambatan yuridis dan non yuridis.
Hambatan yuridis, peraturannya tidak mendelegasikan pengaturan lebih lanjut
tentang sanksi administrasi, dan belum mengatur materi sanksi pidana atas
pelanggaran sempadan pantai. Hambatan non yuridis, aparat penegak hukum
perda tata ruang dalam hal ini Satpol PP dan PPNS tidak tegas melaksanakan
ketentuan perda tata ruang karena hanya memberikan teguran secara lisan,
minimnya sarana dan fasilitas, dari segi masyarakat ada 3 faktor yaitu faktor
ekonomi, faktor warisan, faktor kesadaran hukum dan hambatan faktor alam.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Sempadan Pantai, Peraturan Daerah.