PERTIMBANGAN HAKIM DALAMPENJATUHAN LAMANYA PIDANA PENJARASEBAGAI PENGGANTI PIDANA TAMBAHANUANG PENGGANTI DALAM PERKARATINDAKPIDANAKORUPSI

Korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara yang mengakibatkan krisis
diberbagai bidang. Demi menekan pertumbuhan korupsi di Indonesia,
dilakukanberbagai upaya pencegahan korupsi. Salah satunya dengan memberikan
pidanatambahanberupapembayaranuangpengganti.Dalamhalterpidanatidakmempu
nyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, makadipidana
dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidanapokoknya.
Tidak adanya pedoman mengenai lamanya pidana penjara penggantiberdasarkan
pidana tambahan uang pengganti mengakibatkan sering terjadinyadisparitas.
Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris denganpendekatan
non doctrinal berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori�teorimengenaiprosesterjadinyadanbekerjanyahukumdimasyarakat.Rumusanmasala
hdalampenelitianiniialahbagaimanapertimbanganhakimdalampenjatuhanlamanyap
idanapenjarasebagaipenggantipidanatambahanuangpengganti dalam perkara
tindak pidana korupsi dan bagaimanakah kebijakan yangdapat mencegah
terjadinya disparitas putusan dalam penjatuhan lamanya pidanapenjara sebagai
pengganti pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindakpidana korupsi.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada pedomanyang baku
mengenai penentuan lamanya pidana penjara pengganti, sedangkanPasal 8 Perma
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang PenggantiDalam Tindak
Pidana Korupsi hanya menentukan bahwa maksimal pidana penjarapengganti
adalah 20 (dua puluh) tahun. Sehingga, di dalam menjatuhkan suatuputusan hakim
harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologisserta berdasarkan
keyakinan hakim yang diperoleh dari awal hingga akhir suatuperkara yang terjadi.
Dikarenakan tidak adanya batasan dalam pemberian pidanapenjara sebagai
pengganti pidana tambahan uang pengganti sehingga
dibutuhkanbeberapakebijakan untukmengurangidisparitasyangada.
Keyword : Pidana penjara pengganti,Pidana tambahan uang pengganti,
TindakPidanaKorupsi, Disparitas