IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 TERHADAP TERPILIHNYA ORIENT PATRIOT RIWU KORE SEBAGAI CALON BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 salah satu syarat untuk
menjadi kepala daerah adalah Warga Negara Indonesia. Pada tanggal 9 Desember
2020 telah ditetapkan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly sebagai
pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam PILKADA Sabu Raijua
2020. Terpilihnya Orient menuai polemik setelah ia diduga sebagai Warga Negara
Amerika Serikat melalui surat elektronik yang dikirim kepada ketua BAWASLU
Sabu Raijua. Menanggapi hal tersebut Ir. Taken Irianto Radja Pono,M.Si. dan Ir.
Herman Hegi Radja, selaku pasangan nomor urut 3 dalam PILKADA Sabu Raijua
2020 mengajukan permohonan kepada MK. Berdasarkan permohonan tersebut
MK telah mengeluarkan putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Putusan
tersebut pada pokoknya mendisfikualifikasi Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias
uly dalam PILKADA Sabu Raijua, serta memerintahkan KPU Kabupaten Sabu
Raijua melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua,
Putusan tersebut menimbulkan dampak dari berbagai aspek. Untuk menjawab
dampak tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa implikasi
hukum putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP�XIX/2021 terhadap terpilihnya Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati
terpilih dalam PILKADA di Kabupaten Sabu Raijua dan bagaimana pelaksanaan
putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PHP.BUP�XIX/2021 .Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data berasal
dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal dan dokumen lainnya. Dari
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia 135/PHP.BIP-XIX/2021 memberikan dampak berupa dilakukannya
Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua. Seluruh putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 telah dilaksanakan oleh pihak KPU,
Bawaslu dan Kepolisan.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi