BATASAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan pasal
tersebut penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan
merugikan perekonomian negara dalam praktiknya memiliki perbedaan, sehingga
dilakukan penelitian mengenai batasan penyalahgunaan kewenangan yang
merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam tindak pidana
korupsi. Berdasarkan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode
penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil
dari penelitian tersebut ditemukan bahwa penyalahgunaan kewenangan yang
merugikan keuangan negara dapat diukur dari adanya kekurangan uang, surat
berharga dan barang yang dijadikan uang yang telah terbukti nyata dan pasti
jumlahnya yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan penyalahgunanaan
kewenangan yang merugikan perekonomian negara cakupannya lebih luas
dibandingkan merugikan perekonomian negara. Merugikan pererkonomian negara
merupakan kerugian tersebut telah nyata adanya dan dirasakan oleh masyarakat
luas sehingga menjadi real loss atau actual loss dapat berupa kerusakan
lingkungan, pembakaran hutan, illegal logging yang dapat memungkinkan
penyebab terjadinya kerugian langsung maupun tidak langsung dalam usaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri
yang didasarkan pada kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat,
kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat banyak.
Kata Kunci: Korupsi, Penyalahgunakan Kewenangan, Keuangan Negara,
Perekonomian Negara.