PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF WILAYAH POLRES BENGKULU

Seiring perkembangan pengetahuan lahirlah model penghukuman yang bersifat
restoratif (restorative justice). Berdasasrkan Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berasarkan keadilan
restorative, restorative merupakan entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui
sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Perkembangan sistem dan
metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti
perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif
(restorative justice) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya megakui
kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti
semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan
korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan dasar
pertimbangan, mekanisme dan optimalisasi pemberlakuan peraturan kepolisian negara
republik indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan
keadilan restorative diwilayah hokum polres Bengkulu. Hasil dari penelitian adalah
Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau
pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian Pasal 1 huruf 3
Peraturan Polri No.8 / 2021. Upaya optimalisasi perpol no 8 tahun 2021 adalah penyidik
menjadi mediator, fasilitator dan inisiator dalam penyelesaian kasus tindak pidana
penggelapan yang terjadi.
Keyword : restorative justice, penggelapan, perpol no 8 tahun 2022