LEGALITAS HAK PENSIUN PENYELENGGARA NEGARA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERPIDANA KORUPSI

Dalam menjalankan sistem pemerintahan maka dibentuklah Undang�Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Baik dan
Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengataur tentang hak,
kewajiban, larangan, dan sanksi bagi penyelenggara negara. Konsekuensi dari
asas legalitas adalah dalam proses peradilan pidana diberlakukan praduga tak
bersalah sampai ada putusan yang sudah ikracht yang dimanfaatkan oleh
penyelenggara negara yang tersandung korupsi untuk mengundurkan diri pada
saat ditetapkan sebagai tersangka sehingga ia berhak mendapatkan hak pensiun.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hak keuangan
penyelenggara negara tersangka korupsi. Metode penelitian yang di pakai adalah
deskrptif dengan jenis penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
yang di analisis dengan logika deduktif, yang menginterpretasikan dan
mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum,
peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum
terhadap kasus korupsi masih belum optimal. Penegak hukum hanya melihat delik
tindak pidana yang dilakukan tanpa melihat lebih luas unsur-unsur tindak pidana
seperti locus delicti dan tempus delicti sehingga dapat mengetahui dampak dan
perbuatan tindak pidana lainnya yang saling berhubungan.
Kata kunci : Asas Legalitas, Penyelenggara Negara, Kerugian Keuangan Negara /
Perekonomian Negara, Korupsi.