DESAIN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PASCA KESERENTAKAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Penyelenggaraan keserentakan Pemilihan Umum Presiden / Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Tahun 2024, berdampak terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu.
Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang
permanen sampai tingkat kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tidak bersesuaian dengan desain jadwal dan desain anggaran. Penataan
desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersipat ad hoc, harus menjadi
pertimbangan untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Penelitian ini
menjawab dampak keserentakan pemilu dan pilkada tahun 2024 terhadap tugas
dan wewenang penyelenggara pemilu dan bagaimana desain kelembagaan
penyelenggara pemilu pasca keserentakan pemilu dan pilkada tahun 2024.
Menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan
pendekatan yaitu perundang-undangan, historis dan konseptual. Hasil penelitian
menemukan, pertama keserentakan pemilu berdampak kepada efisiensi anggaran
dan sumberdaya manusia. Kedua, desain kelembagaan penyelenggara pemilu
dengan 4 varian desain yaitu : kelembagaan penyelenggara bersipat permanen,
kelembagaan penyelenggara bersipat ad hoc, kelembagaan penyelenggara pusat
yang permanen dan kelembagaan penyelenggara sampai tingkat provinsi yang
permanen.