IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE)

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana
ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai perdamaian
antara korban dan Anak, yang penyelesaiannya di luar proses peradilan, agar anak
terhindar dari perampasan kemerdekaan dengan mendorong partisipasi
masyarakat serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi
dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan.
Pelaksaaan diversi di tingkat pengadilan salah satunya berpedoman pada
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak. Syarat kewajiban pelaksanaan
diversi pada Perma ini khusus diatur dalam Pasal 3 yang menjadi pembeda dengan
adanya syarat tambahan dibandingkan dengan pedoman diversi pada tingkat
penyidikan dan penuntutan. Dengan metode penelitian yuridis empiris, Penulis
melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta
yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu
implementasi Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di
Pengadilan Negeri Mukomuko. Dampak penerapan Pasal 3 Peraturan Mahkamah
Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
Dalam Sistem Peradilan Anak adalah probabilitas keberhasilan diversi terhadap
anak yang berhadapan dengan hukum yang mendukung keberhasilan pelaksanaan
asas dalam sistem peradilan anak yang mengutamakan pendekatan keadilan
restoratif/restorative justice.