PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEJAHATAN PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU)

Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum ditempatkan secara
adil, hal ini dikarenakan korban dalam peradilan diwakilkan oleh jaksa penuntut
umum. Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan dalam peradilan di Indinesia
yaitu berwenang untuk menuntut. Tahap penuntutan merupakan bagian dari sistem
peradilan pidana Indonesia, tahap penuntutan merupakan sarana untuk
mengungkapkan kebenaran dan keadilan yang sebelumnya dikenal dengan keadilan
retributif yang hanya menekankan keadilan pada pembalasan. Terdapat
pembaharuan hukum yaitu dengan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif.
Dalam penguatan pelaksanaannya Kejaksaan meberbitkan Peraturan Jaksa Agung
Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif. Penghentian penuntuta berdasarkan keadilan restoratif lebih
mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak
dari tindakan kejahata, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Korban ialah pihak
yang paling dirugikan karena kejahatan. Maka dari itu perlindungan hukum korban
kejahatan merupakan urgensi dari penyelesaian ini. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan dan perlindungan hukum korban kejahatan
pada tahap penuntutan dalam perspektif keadilan restoratif di wilayah hukum
Kejaksaan Negeri Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan
penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang memperoleh data dari data
primer dan sekunder, jenis penelitian dari sifatnya yaitu jenis penelitian deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan
Negeri Bengkulu berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020
tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan
mementingkan perlindungan korban kejahatan dan upaya pemulihan bagi semua
pihak yang terkena dampak dari kejahatan tersebut. Perlindungan yang didapatkan
oleh kroban kejahatan brupa upaya pemulihan dan ganti rugi. Penghetian
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melahirkan sikap yang kreatif, yaitu
korban mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat mengenai
kerugian yang dialami sehingga pelaku secara personal mempertanggungjawabkan
tindakannya dengan menghadapi korban dan membuat kesepakatan. Hal ini dapat
membuat keadilan lebih dirasakan oleh korban maupun pelaku.
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Korban, Penuntutan, Keadilan
Restoratif, Kejaksaan Negeri Bengkulu