PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

Tindak pidana sering kali berakhir pada pidana penjara. Putusan
pengadilan yang memberikan pidana penjara berakibat pada meningkatnya
jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kasus pencurian mendominasi
di Kota Bengkulu. Fenomena meningkatnya tingkat kriminalitas yang
menyebabkan meningkatnya jumlah penghuni lapas sehingga terjadinya Over
Capacity, maka Kejaksaan merespon hal tersebut dengan kewenangan yang
dimilikinya sebagai pelaksana asas dominus litis. Kejaksaan mengambil
langkah dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif. Namun didalam pelaksanaannya terdapat kasus yang tidak
berpedoman kepada Pasal 5 ayat (1) huruf c Perja, maka penulis tertarik untuk
meneliti secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan Restorative Justice pada
penghentian penuntutan tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan
restoratif di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Dalam menyusun penelitian ini
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan.
Pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana pencurian atas nama TI Binti
Rusik dapat dilakukan restorative justice berdasarkan kriteria yang digunakan
oleh Penuntut Umum dan tetap melanjutkan perkara tersebut berdasarkan Surat
Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : 01/E/EJP/02/2022,
Sehingga tetap dapat dilakukan restorative justice.

Kata Kunci : Pencurian, Kejaksaan, Penntutan