STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 74/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST. ATAS PUTUSAN BEBAS VRIJSPRAAK TINDAK PIDANA KORUPSI

Peneliti ini penting dilakukan karena hakim memutus bebas terdakwa tindak
piadana korupsi yang telah merugikan Negara atas tindakan terdakwa. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan Majelis Hakim dalam
memutuskan perkara dengan nomor 74/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST dan
mendeskripsikan apakah putusan dengan nomor
74/PID.SUS/TPK/2019/PN.JKT.PST apakah sudah sesuai dengan hukum yang
berlaku. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian studi kasus.
Pendekatan kajian putusan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum
primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif berdasarkan putusan dan
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hasilnya akan disusun secara
sistematis sehinggadapat menjawab permasalahan yang dikaji. Jenis kajian
putusan bersifat normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum dalam putusan
yang akan dikaji. Pendekatan kajian putusan berdasarkan peraturan perundang�undangan dan pendekatan kasus dalam memperoleh penormaan suatu aturan
hukum dalam praktik hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum diperoleh
dengan menelusuri putusan pengadilan dan mengakses situs-situs internet Putusan
Pengadilan Negeri serta penelusuran dokumentasi hukum dan informasi hukum
serta kepustakaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas
telah berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan mengenai unsur-unsur
dalam Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2
KUHP dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP karena tidak
ditemukan korelasi antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya yang
menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang telah didakwakan oleh penuntut umum.
Kata kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Korupsi