ACHMAD, MEGANTARA and Sudirman, Sitepu and Susi, Ramadhani (2023) KAJIAN NORMATIF TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI ACHMAD MEGANTARA PDF - megan tara.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (1MB)
Abstract
Penelitian tentang kajian normatif terhadap pembuktian dalam tindak
pidana kekerasan seksual didasarkan kepada pembaharuan terhadap alat bukti yang
ada sejak berlakuknya UU-TPKS dengan menjadikan barang bukti sebagai alat
bukti merupakan pembaharuan terhadap ketentuan KUHAP, Tujuan dalam
penelitian ini adalah: 1). Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai
pengaturan alat bukti yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan kekerasan seksual, dan 2). Untuk menganalisis dan
mendeskripsikan legalitas barang bukti menjadi alat bukti menurut UU No. 12
Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Data terkait penelitian ini
ada didapatkan dengan metode deskriptif studi dokumen. Data yang diperoleh baik
data primer maupun data sekunder di kelompokkan dan disusun secara sistematis.
Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memudahkan dalam
menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan
yaitu: 1) Alat bukti dalam undang-undang khusus berkenaan dengan kekerasan
seksual sebagian diatur menyimpang dari ketentuan di dalam KUHAP, dan 2)
Legalitas terhadap barang bukti yang menjadi alat bukti dibenarkan karena
Indonesia menganut sistem pembuktian negatif yang menginduk kepada legal proof
system dan dipengaruhi terhadap perkembangan teknologi yang ada. Dengan
demikian kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yakni: 1). Alat bukti
dalam undang-undang khusus ditentukan lain dari ketentuan umum dan
keberlakuannya dibatasi oleh ruang lingkupnya, dan 2) kemajuan zaman dan
teknologi telah mempengaruhi pembaharuan terhadap alat bukti yang ada dalam
menangani kasus kekerasan seksual. Adapun saran dalam penilitan ini adalah, 1).
Pemerintah indonesia secepatnya membentuk aturan turunan untuk barang bukti
yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti, 2) Pemerintah Indonesia juga harus
memberikan informasi secara jelas terhadap latar belakang terbentuknya barang
bukti sebagai alat bukti
Kata Kunci: Barang bukti, Pembuktian, Legalitas, Kekerasan seksual
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 26 Jun 2024 03:09 |
Last Modified: | 26 Jun 2024 03:09 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/18574 |