PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN PADA FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA BENGKULU

Permasalahan bagi suatu kota adalah terletak pada kebutuhan masyarakat,
semakin meningkatnya masyarakat maka semakin tinggi juga permasalahan yang
ada pada suatu kota. Di Kota Bengkulu sendiri terdapat permasalahan karena
belum terpenuhinya hak dan kebutuhan pejalan kaki. Hal tersebut terpinggirkan
akibat aktivitas masyarakat yang ingin memenuhi taraf hidupnya, sehingga
timbulah perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fasilitas pejalan kaki di
Kota Bengkulu. Perbuatan tersebut sangat ragam bentuknya seperti pedagang kaki
lima, pengamen, serta kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berhenti atau parkir
sembarangan di fasilitas pejalan kaki. Di Kota Bengkulu penegakan hukum yang
dipakai yaitu penegakan hukum Satpol PP yang menggunakan Pasal 22 ayat (1)
junto Pasal 39 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan Pasal 275 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap
perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fasilitas pejalan kaki di Kota
Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum
empiris, yaitu jenis penelitian yang memperoleh data dari data primer atau suatu
data yang diterima langsung dari sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada
fasilitas pejalan kaki di Kota Bengkulu termasuk tindak pidana ringan yang
ditegakkan oleh Satpol PP pada Pasal 39 ayat (1) Perda Kota Bengkulu Tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam wilayah Kota Bengkulu Nomor 3
Tahun 2008 dan anggota Satlantas Polres Kota Bengkulu pada Pasal 275 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena sanksi hukuman yang diberikan
terhadap para pelaku atau pelanggar masih belum maksimal dan menimbulkan
efek jera. Karena melihat wawancara dari para pelanggar dan grafik para
pelanggar dan pelaku yang naik turun setiap tahunnya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Fasilitas Pejalan Kaki, Perbuatan Yang
Mengakibatkan Gangguan Pada Fasilitas Pejalan Kaki