EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINSTRASI OLEH BPOM TERHADAP PELANGGARAN PEREDERAN OBAT KERAS PADA APOTEK DI KOTA BENGKULU

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 Obat Keras ditandi
dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K
yang menyentuh garis tepi. Obat keras sendiri hanya bisa didapatkan dengan
menyertakan resep dokter pada saat pembelian. Sebagai bentuk pengawasan terhadap
peredaran obat dan makanan yang ada di masyarakat Pemerintah melalui Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2017 kemudian membentuk Badan Pengawasan Obat dan
Makanan selaku lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas, fungsi
dan wewenang di bidang pengawasan obat dan makanan. Tugas mengenai pengawasan
peredaran obat yang dilakukan oleh BPOM dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor
80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dibagi menjadi 2, yaitu
pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis perana BPOM Bengkulu dalam penegakan
hukum terkait peredaran obat keras, dan mengetahui efektivitas dari penegakan hukum
tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan
penelitian yuridis sosiologis yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil
dari penelitian ini menunjukan bahwa Peranan BPOM Kota Bengkulu dalam hal
pengawasan peredaran obat keras di wilayah Kota Bengkulu saat ini telah berjalan,
namun belum berlangsung secara maksimal, dan BPOM Bengkulu juga telah
memberikan surat peringatan kepada apotek yang melanggar. Efektivitas sanksi yang
diberikan saat ini belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, Hal ini dipengaruhi
oleh beberapa factor yaitu, rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan
mengenai penggolongan jenis obat oleh masyrakat, keterbatasan sumber daya manusia
pada BPOM Bengkulu yang mempengaruhi rendahnya pencapaian target pengawasan
dan pemeriksaan, serta lemahnya penegakkan hukum yang dilakukan.
Kata Kunci : BPOM, Peredaran, Obat Keras, Efektivitas, Sanksi Administrasi