KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Tindak pidana pemalsuan mata uang merupakan perbuatan yang dilarang
dalam sistem hukum pidana indonesia. Tindak pidana pemalsuan mata uang
melanggar ketentuan Pasal 244 KUHP dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan bagaimana pengaturan perundang-undangan tindak pidana
pemalsuan mata uang serta untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan
formulasi tindak pidana pemalsuan mata uang dimasa mendatang. Penelitian ini
adalah penelitian normatif, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian penulis
menunjukkan bahwa Pengaturan perundang-undangan tindak pidana pemalsuan
mata uang diatur dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
Kebijakan formulasi tindak pidana pemalsuan mata uang di masa mendatang
berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu diubahnya Undang�Undang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang karena sebagai lex specialis (aturan
khusus) tidak mengatur mengenai strap minimal khusus dalam penjatuhan sanksi
pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang. Dan juga sebagai Lex
Specialis Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang
sanksi pidananya lebih rendah dari pada Lex Generalisnya Pasal 244 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
Kata Kunci: kebijakan formulasi, pemalsuan mata uang, pembaharuan