PELAKSANAAN GANTI RUGI OBYEK TANAH DAN TANAM TUMBUH LAHAN JALAN TOL BENGKULU-LUBUKLINGGAU DI BENGKULU TENGAH

Pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau di Kabupaten Bengkulu
Tengah bertujuan untuk menciptakan kelancaran arus transportasi manusia, barang
dan jasa di dalam provinsi dan antar provinsi. Namun pada proses pembangunannya
proyek ini menuai polemik yang berkaitan dengan pembebasan tanah.
Permasalahan tersebut berhubungan dengan lahan ganti rugi obyek tanah dan tanam
tumbuh lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
ganti rugi obyek tanah dan tanam tumbuh lahan Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau
di Bengkulu Tengah serta kendala terhadap pelaksanaannya. Metode penelitian
menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan non doktrinal. Populasi
dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Bengkulu Tengah dan Warga yang Terkena Proyek (WTP). Sampel
ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian ini
terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik
wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses
pelaksanaan ganti rugi objek tanah dan tanam tumbuh lahan terhadap tanah yang
digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau sudah sesuai
dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan 2) Kendala dalam penetapan ganti
rugi tanah dan tanam tumbuh lahan milik warga yang terkena dampak proyek
(WTP) pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Lubuklinggau di Bengkulu Tengah
antara lain : pemilik tanah tidak mengetahui batas tanahnya, adanya sengketa
kepemilikan tanah, perbedaan persepsi masyarakat terkait tata cara penghitungan
tanam tumbuh dan bangunan, petugas kesulitan dalam melakukan penghitungan
karena kondisi tanah yang tidak kondusif, nilai ganti kerugian yang tidak sesuai
dengan kehendak masyarakat dan sebagian tanah yang terkena dampak
pembangunan jalan tol digarap oleh orang lain yang bukan pemilik aslinya.
Kata kunci: pengadaan tanah, kepentingan umum, ganti kerugian