KAJIAN YURIDIS HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Pengaturan restitusi dalam KUHP dan KUHAP maupun undang-undang
lainnya sudah diatur tetapi pengaturannya masih terdapat kekurangan yang perlu
dikaji untuk memberikan hak-hak korban tindak pidana. Harus ada penegasan dalam
hukum pidana materiil bahwa restitusi adalah bagian dari bentuk perhatian terhadap
perlindungan korban tindak pidana atas pemenuhan haknya. Sehingga perlu dikaji
mengenai pengajuan hak restitusi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak
pidana dan akibat hukum restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku terhadap anak
sebagai korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis
dengan cara analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa pengajuan restitusi terhadap
anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam KUHP dan KUHAP serta diluar
KUHP dan KUHAP. Awalnya pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK, namun LPSK tidak ada
diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, terbitnya Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap dapat diajukan langsung kepada pengadilan ataupun
melalui LPSK. Setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi
terpidana yang tidak membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan. Hal
ini menyebabkan terpidana lebih memilih menjalankan pidana kurungan, sehingga
tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana. Harus ada upaya paksa agar pelaku
tindak pidana mau membayarkan restitusi yaitu dengan menjatuhkan pidana
tambahan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana pokok. Penjatuhan hukuman ini
sebagai pengganti dari pidana kurungan.