PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERUSAHAAN SWASTA ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL DI KOTA BENGKULU

Bengkulu adalah satu provinsi di Indonesia yang terus menunjukkan
perkembangan dengan meningkatkan laju perekonomian. Dengan demikian,
tidak heran jika semakin banyak pihak-pihak swasta membangun usaha atau
bisnisnya di Bengkulu. Namun, kondisi ini terkadang tidak sejalan dengan
kepatuhan perusahaan tersebut dalam pemenuhan hak karyawannya terkait
jaminan sosial. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur tentang
perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya pada program jaminan
sosial akan dikenakan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda,
dan/atau penolakan akses ke layanan publik tertentu. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis empiris dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil
dari penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan sanksi administrasi kepada
perusahaan di Kota Bengkulu yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada
program jaminan sosial sejauh ini belum berjalan sebagaimana mestinya,
karena belum ada perusahaan yang tidak patuh dikenakan sanksi administrasi
berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
melainkan hanya sebagai surat teguran atau peringatan meskipun seharusnya
perusahaan tersebut sudah layak mendapatkan sanksi yang lebih tegas sesuai
peraturan yang berlaku. Beberapa factor yang mempengaruhi ketidakpatuhan
perusahaan dalam pemenuhan hak pekerja nya diantaranya adalah faktor
hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, dan ketergantungan pekerja dan
daerah terhadap keberadaan perusahaan tersebut.
Kata Kunci : Jaminan Sosial, Pengusaha, Pekerja, Sanksi