PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah suatu Negara terdiri atas darat, udara dan
laut serta tanah dibawahnya, wilayah perairan tunduk pada 3 jenis kedaulatan
yakni kedaulatan mutlak, kedaulatan terbatas dan kedaulatan Internasional. Zona
Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah perairan yang berlaku kedaulatan terbatas,
yang artinya Negara Pantai hanya diberikan hak menguasai seluruh sumber daya
yang ada di ZEE tetapi tidak dapat memiliki. Melimpahnya sumber daya
perikanan yang ada di wilayah ZEE Indonesia memberikan ruang yang luas untuk
terjadinya praktek IIU Fishing, maraknya fenomena IUU Fishing di ZEE
Indonesia akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia mengambil tindakan
tertentu terkait dengan penanganan IUU Fishing di ZEE Indonesia. Oleh karena
itu, penelitian ini akan membahas tentang (1) Bagaimana pengaturan terhadap
kapal asing yang tertangkap di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (2) Bagaimana
tindakan Indonesia terhadap Awak Kapal Asing yang tertangkap di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode
hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait
dengan kapal asing pelaku illegal fishing yang diatur di dalam peraturan
perundang-undangan telah sesuai dengan Pasal 73 (4) UNCLOS 1982 yakni
berupa tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal sebagai sanksi
terhadap kapal pelaku illegal fishing, hal ini sekaligus merupakan implementasi
atas kewenangan yang diberikan oleh UNCLOS 1982 kepada Negara pantai.
Sedangkan terkait dengan tindakan Indonesia terhadap Awak Kapal Asing yang
tertangkap di ZEE Indonesia terdapat disharmonisasi pengaturan antara Pasal 83A
ayat (2) Undang-Undang Perikanan terhadap ketentuan yang telah diatur oleh
Pasal 73 ayat (2) dan (3) UNCLOS 1982, dengan adanya tindakan penahanan dan
penetapan status tersangka terhadap Nahkoda kapal asing yang tertangkap.
Kata Kunci: Illegal Fishing, ZEE, Indonesia, Penenggelaman Kapal,Penangkapan
Awak Kapal.
xv