TELAAH PENGATURAN BADAN BANK TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP KONSEPSI HAK MENGUASAI NEGARA

Kehadiran Badan Bank Tanah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja menimbulkan berbagai problematika terutama terkait dengan
Hak Menguasai Negara atas Tanah sebagai bagian hak yang dimiliki oleh Badan
Bank Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai pengaturan
mengenai Badan Bank Tanah secara yuridis yang dikaitkan dengan konsepsi Hak
Menguasai Negara atas Tanah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat beberapa ketentuan pengaturan Badan Bank Tanah yang tidak sesuai
dengan konsepsi Hak Menguasai Negara berupa dominannya pengaturan
mengenai investasi dibandingkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang
menjadi tujuan utama Hak Menguasai Negara atas Tanah, terdapat beberapa
ketentuan yang membuka celah adanya kepemilikan tanah oleh
negara,bergesernya konsep dan tujuan pembentukan Badan Bank Tanah ke arah
tujuan mencari keuntungan, serta lemahnya posisi negara dalam hubungan hukum
terhadap pihak swasta terkait penyerahan Hak Pengelolaan atas Tanah. Temuan�temuan tersebut tidak sesuai dengan politik hukum pembentukan Pasal 33 Ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konsep Hak Menguasai Negara atas
Tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan
perubahan terhadap pengaturan Badan Bank Tanah serta mengubah konsep kerja
sama dengan pihak lain menjadi pemberian izin yang menempatkan negara dalam
posisi yang lebih kuat untuk menjalankan kewenangan penguasaan atas tanah
sehingga tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, UU Cipta Kerja, Bank Tanah