KAJIAN PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 10/PID.SUS�TPK/2021/PT. DKI TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA (KASUS PINANGKI SIRNA MALASARI)

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS�TPK/2021/PT.DKI atas nama terdakwa Pinangki merupakan putusan yang
menarik perhatian masyarakat karena penjatuhan pidana dilakukan dengan tidak
proporsional sesuai kadar kesalahan terdakwa dan pertimbangan hukum yang
tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian bertujuan untuk
menganalisis dan mendeskripsikan keseimbangan penjatuhan pidana dengan
besaran kesalahan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus/putusan.
Sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
dikumpulkan dengan cara menelusuri dokumen hukum, informasi hukum seta
kepustakaan hukum yang kemudian ditulis dalam bentuk uraian secara sistematis,
logis, dan rasional. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa: Pengurangan penjatuhan pidana pada putusan nomor:
10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI oleh majelis hakim tidak proporsional dengan
kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa terbukti
melakukan tiga tindak pidana yang diantara ketiga tindak pidana tersebut terdapat
tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan status terdakwa
yang merupakan seorang aparat penegak hukum seharusnya dijadikan sebagai
alasan yang memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum dalam putusan
majelis hakim tingkat banding tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan
hukum. Ini disebabkan oleh majelis hakim yang hanya berfokus pada penerapan
hukum saja dengan mengabaikan apakah penerapan hukum tesebut telah adil dan
berdayaguna. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan tersebut tidak mencapai
tujuan hukum dengan seutuhnya.
Kata Kunci : Kesalahan, Proporsional, Pertimbangan Hukum, Keadilan,
Kemanfaatan