PELAKSANAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) MINYAK PELUMAS BEKAS DI KOTA BENGKULU

Pencemaran lingkungan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun
yang selanjutnya disebut (B3), merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan
kelangsungan hidup masyarakat serta pemerosotan kualitas sumber daya alam.
Oleh sebabitu, pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi
dampak negatif dari pemanfaatan limbah B3 oleh berbagai sektor kegiatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menjadi tindak lanjut pemerintah dalam menanggapi kekhawatiran masyarakat
mengenai perizinan limbah B3 salah satunya di Kota Bengkulu. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Perizinan
Pengelolaan Limbah B3 Minyak Pelumas Bekas di Kota Bengkulu serta
bagaimana hambatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang
digunakan berupa wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan
pelaksanaan perizinan limbah B3 minyak pelumas bekas di Kota Bengkulu belum
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
dikarenakan pengusaha bengkel selaku penghasillimbah B3 di Kota Bengkulu saat
ini merasa bahwa mereka tidak lagi memerlukan izin dalam pengelolaan limbah B3
yang berupa minyak pelumas bekas, padahal secara yuridis izin terkait
pengelolaan limbah B3 minyak pelumas bekas diatur didalamnya, sehingga
diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan acuan bagi
pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dalam Pekasanaan Perizinan
Pengelolaan Limbah B3 Minyak Pelumas Bekas di Kota Bengkulu dan juga
pengusaha bengkel selaku penghasil minyak pelumas bekas untuk dapat
memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari minyak pelumas bekas tersebut
apabila mereka tidak melaksanakan perizinan pengelolaan limbah sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Perizinan, Limbah B3, Minyak Pelumas Bekas