IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH SAWAH IRIGASI DI BENGKULU UTARA

Alih fungsi tanah sawah irigasi menjadi perumahan dan perkebunan merupakan suatu hal
yang marak terjadi. Alih fungsi tanah sawah irigasi ke non pertanian juga terjadi di Kabupaten
Bengkulu Utara khususnya di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya yang termasuk kedalam
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab
alih fungsi tanah sawah irigasi menjadi non pertanian di Kabupaten Bengkulu Utara serta untuk
mengatahui upaya pemerintah daerah dalam mengatasi terjadinya alih fungsi tanah sawahirigasi di
Kabupaten Bengkulu Utara khususnya di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya. Metode yang
digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data sekunder dan data
primer. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi alih fungsi tanah sawah irigasi belum
berjalan optimal. Belum optimalnya pemerintah dalam upaya pencegahan dikarenakan tindakan
pengendalian khusus untuk mengontrol alih fungsi dari pemerintah belum ada, baik dalam bentuk
program maupun kebijakan khusus dari pemerintah. Pengendalian hingga saat ini masih
berpedoman pada perda RTRW dan mekanisme perizinan. Pertimbangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Utara dalam memberikan izin adalah bukan merupakan tanah pertanian berkelanjutan
sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang. Pemberian izin pengalihfungsian tanah
sawah irigasi untuk perumahan juga melalui pertimbangan struktur sosial, kultur budaya, serta
ekonomi masyarakat setempat.
Kata Kunci : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Alih Fungsi Tanah Sawah
Irigasi