PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BENGKULU

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan profesi mayoritas masyarakat
menengah ke bawah dan pendatang/masyarakat urban sering kali menjadi polemik
dalam berbagai kalangan karena kerap menggunakan badan jalan dalam melakukan
aktivitas berjualan khususnya di Kota Bengkulu. Studi kali ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan dan hambatan pemerintah dalam penegakan hukum
kepada Pedagang Kaki Lima yang diharapkan masyarakat ikut serta mentaati
peraturan yang telah ada. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris yang
diamati melalui kehidupan nyata dengan pendekatan non doktrinal serta
wawancara. Penetapan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga
sampel pada studi ini adalah Ketua Satuan Polisi Pamong Praja dan pedangang yang
berjualan ditrotoar Kota Bengkulu. Hasil data yang di peroleh di analisis secara
kualitatif dan dilanjutkan analisis yuridis kualitatif. Hasil studi ini menunjukan
Pedagang Kaki Lima di Kota Bengkulu masih banyak sekali yang dijualan di trotoar
dan menyebabkan terganggunya ketentraman bagi pejalan kaki. Penegakan hukum
yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugasnya
sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan berbagai hambatan dari internal dan
eksternal penegakan hukum. Kesimpulannya Pedagang Kaki Lima di Kota
Bengkulu masih banyak melanggar peraturan karena lemahnya penindakan
terhadap petugas yang lalai dan penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima
yang kurang aktif karena terbatas nya anggaran, minimnya sarana transportasi serta
personil lapangan. Agar ketentraman dan ketertiban terkendali perlu adanya
peningkatan penyediaan anggaran operasional petugas lapangan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bengkulu dan penambahan sarana transportasi serta penyediaan
tempat khusus Pedagang Kaki Lima.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Badan Jalan, Pedagang Kaki Lima