TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN SECOND IMPOR DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Transaksi jual beli pakaian second impor adalah salah satu faktor
penghambat dari pelaksanaan prioritas pengembangan Industri Tekstil dan Produk
Tekstil dalam negeri. Indonesia sendiri memiliki hukum positif yang mengatur
tentang larangan impor pakaian second. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kesesuaian antara transaksi jual beli pakaian second impor dengan pengaturan
hukum positif dan untuk menganalisis penyebab ketidaksesuaian antara keduanya
melalui studi peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan
konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli
pakaian second impor bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.
Penyebab inkonsistensi tersebut antara lain adalah adanya konflik norma antar
hukum positif, kurangnya integrasi pelaksanaan sanksi, tidak efisiennya tujuan
impor pakaian second dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya
pakaian second impor. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
ketidakpastian hukum menyebabkan kekacauan dan inkonsistensi hukum positif
dalam transaksi jual beli pakaian second impor di Indonesia, sehingga perlu
adanya peran pemerintah dalam meninjau kembali norma hukum yang berlaku
agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perlu adanya kontribusi
masyarakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan ketentuan hukum positif
tersebut.
Kata Kunci : Pakaian second impor, hukum positif, inkonsistensi