IMPLEMENTASI E-COURT BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik adalah bentuk
nyata bahwa pengembangan teknologi di Pengadilan. Salah satu pengadilan yang
telah melaksanakan E-Court adalah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi E-Court dan
kendala dalam implementasinya di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Jenis
penelitian merupakan penelitian Hukum Empiris. Pendekatan pada penelitian ini
menggunakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis�sosiologis. Metode pengumpulan data manggunakan teknik pengumpulan data
primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pustaka.
Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dari hasil
penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa: 1) Pengadilan Agama Bengkulu
Kelas 1A dalam implementasi E-Court telah berdasarkan PERMA Nomor 1
Tahun 2019, namun untuk e-litigation khususnya persidangan pemeriksaan saksi
masih secara manual. Pada Tahun 2020 hanya 1 perkara yang melakukan e�litigation dan tahun 2021 terdapat 4 perkara yang diselesaikan melalui
persidangan secara elektronik. 2) Masih terdapat kendala dalam
pengimplementasiannya berupa kendala jaringan maupun kendala SDM
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A serta Advokat yang belum menguasai
teknologi.
Kata Kunci: E-Court, e-litigasi