KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL SUATU TINJAUAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Presiden selaku kepala negara memiliki visi dan misi, salah satunya
mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perekonomian rakyat
sesuai konsep welfare state. Dalam mendukung hal tersebut, Presiden mengeluarkan
Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional. dalam pelaksanaannya, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2016 hal serupa. Instrumen tersebut tidak dikenal dalam hirarki undang�undang dan dalam muatan materinya menimbulkan kontroversi karena dinilai
bertentangan dengan UU. Berdasarkan hal tersebut, menjadi pertanyaan apakah
materi muatan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional suatu tinjauan fungsi administrasi negara?, apakah kualifikasi
inpres nomor 1 tahun 2016 dalam fungsi hukum administrasi nagara?. Analisis yang
digunakan adalah 3 fungsi hukum administrasi. Metode yang digunakan yuridis
normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan serta
analisis kualitatif. Hasil penelitian ini materi muatan inpres ini tidak memberikan
norma baru, sehingga tidak terbukti sebagai diskresi dan bukan produk perundang�undangan karena muatannya hanya berisi perintah, dan instrument yang digunakan
menjadi bagian tata naskah dinas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam fungsi
jaminan maka inpres ini memberikan jaminan kepastian hukum berupa dorongan agar
terciptanya persamaan persepsi terkait keutamaan/prioritas percepatan pelaksanaan
proyek strategis nasional ini. Dalam kualifikasinya instruksi presiden ini hanya
bersifat memberikan perintah dalam menyegerakan proyek stragis nasional tanpa
melanggar kewenangan masing-masing, sehingga dalam penyelenggaraan
administrasi lebih erat kaitannya dan naskah persuratan dari presiden kepada
bawahannya sebagai kepala Negara sekaligus kepala administrasi ebagaimana dalam
Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945.
Kata kunci: Instuksi Presiden, Fungsi Hukum Administrasi, Tata Naskah Dinas