KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM MENETAPKAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Meskipun Menteri Dalam Negeri berwenang dalam menetapkan penjabat kepala
daerah (pj) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
masih meninggalkan persoalan dan implikasi hukum atas undang-undang tersebut.
Penunjukan penjabat (pj) kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada
serentak nasional tahun 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut
memberikan multitafsir jika tidak diberikan penjelasan dan turunan hukumnya.
Lebih-lebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU�XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022 memberikan putusan yang mengikat dan final
atas perubahan dari norma hukum dari undang-undang tersebut. Memerhatikan
putusan tersebut pembentuk peraturan harus memerhatikan undang-undang dan
putusan tersebut sebelum menetapkan penjabat kepala daerah. Penelitian ini
adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode deskriptif yang dapat
menjelaskan keadaan objek penelitian apa adanya. Penelitian ini juga
menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga dapat digunakan dalam
menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai
akhir dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa kepada pihak pembuat
peraturan dan pembuat kebijakan untuk memerhatikan dan mempertimbangkan
segala peraturan perundangan dan putusan yang ada dalam menetapkan regulasi
turunan dalam menetapkan penjabat kepala daerah tanpa mengabaikannya
sedikitpun.
Kata kunci : menteri dalam negeri, penjabat kepada daerah, kedudukan,
wewenang, regulasi