BELINDA, TRI UTAMI and Ardilafiza, Ardilafiza and Jonny, Simamora (2023) ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI ASWANTO OLEH DPR RI BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
full SKRIPSI BELINDA TRI UTAMI - Belinda Tri utami.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (3MB)
Abstract
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung, yang
dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan
negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konsti�tusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dil�aksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun
warga negara. Mahkamh konstitusi memiliki 9 orang hakim yang diajua�kan dari 3 lembaga yakni. Presiden. Mahkamah agung dan Dewan Per�wakilan Rakyat. Hakim konstitusi merupakan hakim yang bisa dikatakan
sangat mulia, oleh karena itu jika hakim ingin diberhentikan harus sesuai
dengan prosedur yang ada, hakim konsstitusi dapat diberhentikan secara
hormat dan tidak hormat. Ada berapa persyaratan hakim konstitusi diber�hentikan secara tidak hormat, namum jika hakim konstitusi diberhentikan
secara tidak hormat diluar ketentuan yang telah ditentukan maka kepu�tusan tersebut tidak sah.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Hakim, Pemberhentian
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 01 Jul 2024 02:23 |
Last Modified: | 01 Jul 2024 02:23 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/18684 |