DISPARITAS PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH OKNUM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPAHIANG

Tindak pidana korupsi menjadi masalah yang sulit diberantas di era ini. Meskipun
telah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi berat
terhadap pelaku korupsi, masih saja terdapat oknum-oknum yang
memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti kasus yang
terjadi di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang memanfaatkan
kedudukan serta tugasnya untuk memperkaya pribadi. Pelaku dari tindak pidana
ini adalah sepasang suami istri yang dalam pertanggungjawabannya terdapat
disparitas pidana. Tujuan dari penelitian ini yaitu: a) untuk mengetahui dan
menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas pidana terhadap tindak pidana
korupsi oleh oknum lembaga swadaya masyarakat terhadap Kepala Desa di
Kabupaten Kepahiang dan b) Untuk mengetahui danmenganalisis faktor
penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh oknum
lembaga swadaya masyarakat terhadap Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, serta sifat
yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil
penelitian ini adalah: a) Faktor penyebab disparitas terhadap tindak pidana korupsi
oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Kepala Desa Di Kabupaten
Kepahiang yaitu: faktor kebebasan hakim, perbedaan status pekerjaan terdakwa,
dan tidak menggunakan pedoman pemidanaan yang tepat bagi hakim dalam
menjatuhkan pidana dan b) Analisis sehingga menyebabkan terjadinya disparitas
pidana antara kedua terdakwa Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap
Kepala Desa Di Kabupaten Kepahiang ada tiga yaitu: Surat Dakwaan terhadap
Cahaya sumita binti salehan dan suryadi bin syamsu, Perbandingan mengenai
putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung terdakwa
cahaya sumita binti salehan dan suryadi bin syamsu dan adanya perbedaan
pendapat diantara hakim yang ada di Mahkamah Agung. Diharapkan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam hal ini harus berperan
aktif untuk memperbaiki pola pikir masyarakat terutama aparatur desa
bahwasanya mengambil uang dana desa untuk dipergunakan kepentingan�kepentingan yang merugikan keuangannegara itu melanggar Undang-Undang dan
ada ketentuan pidananya.
Kata Kunci: Disparitas pidana, Korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat