PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TANJUNG RAMAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan
terorganisasi serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan serta
kewenangan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Semakin meningkatnya pembangunan
sarana dan prasarana desa membuat rentan terjadi praktek korupsi dana desa bagi pemerintah
Desa, seperti kasus yang sering terjadi didesa-desa yang berada di Kabupaten Bengkulu tengah
terutama pada kasus dana Desa Tanjung Raman Kabupaten Bengkulu Tengah. Mengingat
dampak dari korupsi maka muncullah berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga
yang ditunjuk untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana
desa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi dana desa tanjung raman di Kabupaten Bengkulu Tengah dan
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang menjadi hambatan penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi dana desa tanjung raman di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwasanya, 1. Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi Dana Desa Tanjung Raman di Kabupaten Bengkulu Tengah , aparat penegak hukum
telah melakukan tugas nya secara efektif sesuai dengan peraturan yang ada Pada umumnya
pelaksanaan penegakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu yang bersifat preventif dan
represif 2. Faktor hambatan yang terjadi pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tanjung
Raman di Kabupaten Bengkulu Tengah, masih ditemukan banyak sekali hambatan seperti,
tersangka dan saksi-saksi yang tidak korperatif, penyidik kesulitan dalam menemukan alat
bukti, saksi-saksi yang tidak hadir dikarenakan takut keterangan yang akan diberikannya dapat
memberatkan tersangka, persidangan yang dilakukan secara daring dikarenakan adanya
pandemi virus covid 19, dan kurangnya pengetahuan hukum dimasyarakat,serta rendahnya
tingkat sumber daya masyarakat dalam hal berbahasa sehingga menyulitkan penyidik untuk
menerima keterangan dari saksi, maka dari itu aparat penegak hukum harus menyiapkan
penerjemah untuk mengartikan kata-kata yang dikeluarkan oleh saksi
Kata Kunci: korupsi, Penegakkan, Tindak Pidana