WINDI, FRANSISKA and Iskandar, Iskandar and Wulandari, Wulandari (2023) IZIN PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT DAUN DESA TEBAT MONOK KECAMATAN KEPAHIANG KABUPATEN KEPAHIANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Universitas Bengkulu.
![Thesis [thumbnail of Thesis]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI - WINDI FRANSISKA B1A019365 - windi fransiska.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (4MB)
Abstract
Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di
dalamnya. Dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
dijelaskan bahwasannya: “Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan
usaha dilakukan berdasarkan izin”. Pemanfaatan Sumber Daya air dapat dilakukan
apabila sesui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Di Kawasan Hutan
Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tepatnya di
wilayah Gunung Desa Tebat Monok terdapat penggunaan dan pemanfaatan
sumber daya air yang dilakukan tanpa izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui, menganalisa dan menjelaskan penegakan hukum perizinan dalam
pemanfaatan sumber mata air di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Desa Tebat
Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan kendala dalam
penegakan hukum perizinan dalam pemanfaatan sumber mata air di Kawasan
Hutan Lindung Bukit Daun Desa Tebat Monok Kecamatan Kabupaten Kepahiang.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang
didapat adalah Penegakan hukum administrasi terhadap masyarakat yang
memanfaatkan sumber mata air di kawasan hutan lindung Bukit Daun Kecamatan
Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk kegiatan usaha hanya diberikan sanksi
administrasi berupa teguran lisan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
penegakan hukum administrasi yaitu kendala dari peraturan perundang-undangan
tidak berjalannya sanksi hukum maupun sanksi administrasi kepada para pelaku
usaha yang melakukan pelanggaran, Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu Polisi
Kehutanan KPHL Bukit Daun tidak bisa menerapkan peraturan yang ada kepada
pelaku usaha yang memanfaatkan sumber mata air tanpa izin dalam kawasan
hutan lindung, kurangnya kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki sumber
daya manusia, dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perizinan usaha.
Kata Kunci : Perizinan, Pemanfaatan Sumber Mata Air, Kawasan Hutan
Lindung, Bukit Daun, Penegakan Hukum.
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law Science |
Depositing User: | irma rohayu |
Date Deposited: | 03 Jul 2024 02:45 |
Last Modified: | 03 Jul 2024 02:45 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/18728 |