PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM BENGKULU SELATAN

Kasus persetubuhan terhadap anak dengan anak semakin menyadarkan
dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk
mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah maupun Negara, demikian juga dalam hal penegakan hukum tindak
pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum
Bengkulu Selatan di mana dilakukan oleh anak didik pelaku tindak pidana
persetubuhan yaitu NSA dan BRP. Penelitian ini mengangkat permasalahan
mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang
dilakukan oleh anak di wilayah hukum Bengkulu Selatan dan hambatan dalam
penegakan hukum tindak pidana persetubuhan anak terhadap anak di wilayah
hukum Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan
perundang-undangan dengan metode pengumpulan data berupa hasil wawancara
pihak terkait dalam penanganan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak
dengan anak. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Dalam kasus BRP dan
NSA, pidana dengan syarat dapat dijatuhkan hakim dalam hal pidana penjara yang
dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal itu ditentukan syarat umum dan
syarat khusus. Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi
selama menjalani pidana bersyarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau
tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap
memperhatikan kebebasan anak. Sedangkan yang menjadi hambatan penegakan
hukum persetubuhan oleh anak dengan anak adalah proses intervensi korban,
ketika tidak adanya psikolog di daerah Bengkulu Selatan membuat rujukan
terhadap korban menjadi tidak terpenuhi, dan jika merekomendasi kan ke daerah
lain seperti Kota Bengkulu maka biaya tersebut juga tidak ada.
Kata Kunci: Persetubuhan , Bengkulu Selatan, Tindak Pidana.