KAJIAN YURIDIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Kekerasan seksual sangat sering terjadi baik di lingkungan keluarga, masyarakat
maupun teman sebaya. Banyaknya isu kekerasan yang terjadi menjadi suatu
ancaman yang menakutkan terutama bagi para perempuan dan terhadap anak,
menjadi dasar alasan pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya memuat sanksi pidana
mati dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan seksual yang di dalamnya tidak memuat sanksi pidana mati.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sanksi pidana mati terhadap pelaku
tindak pidana kekerasan seksual yang ditinjau dari aspek hukum dan hak asasi
manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif
dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati terhadap pelaku tindak pidana
kekerasan seksual diperbolehkan secara konstitusional maupun berdasarkan
deklarasi universal hak asasi manusia. Adapun pidana mati bertujuan untuk
mengatasi fenomena kekerasan seksual, memberi efek jera terhadap pelaku dan
mencegah secara komprehensif atas terjadinya kekerasan seksual.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, Pidana Mati.