PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG�UNDANGAN

Kemajuan teknologi pada saat ini semakin pesat dan bukan lagi hal yang
asing bagi masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan
pengaruh positif tetapi juga menyebabkan munculnya jenis kejahatan yang baru di
bidang teknologi. Salah satu kejahatan yang terjadi adalah pencurian data pribadi
melalui media elektronik atau sering disebut kejahatan siber. Pencurian data pribadi
ini sering terjadi pada saat ini namun belum ada peraturan perundang-undangan
yang jelas mengatur mengenai pencurian data pribadi. Pelakunya pun bukan hanya
orang dewasa tetapi juga anak-anak dibawah umur. Oleh karena itu, perlu dikaji
lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian data pribadi
dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian dari segi
sifatnya yang digunakan adalah deskriptif, data penelitian bersumber dari data
primer, sekunder, dan tersier. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur
mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian data pribadi
tersebut seperti UU ITE dan UU PDP, namun dalam rumusan pasal dari undang�undang tersebut masih terdapat kekaburan norma. Berdasarkan penelitian terhadap
norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pelaku pencurian data
pribadi masih sulit dimintai pertanggungjawaban karena adanya kekaburan norma
dalam rumusan pasalnya, sehingga tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban
pidana.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, pelaku, pencurian data pribad